DaerahKabar

Reklamasi, Melawan Penguasa Dibutuhkan Gerakan Rakyat yang Masif

Jaazaidun.com, Sumenep. Maraknya reklamasi pantai dan alih fungsi lahan yang disulap menjadi tambak di ujung timur pulau Madura sudah cukup akut. Melalui tangan kekuasaannya pemerintah dengan mudah memberikan perijinan, meskipun hal tersebut faktanya melanggar perangkat hukum, yaitu rencana tata ruang wilayah (RTRW) tahun 2013 yang sudah ditetapkan legalitasnya.

Dardiri Zubairi mantan Sekretaris PCNU Sumenep, sekalligus pegiat BATAN (Barisan Ajhaga Anak bhan Nak Photo) yang selama ini getol mengawal isu-isu agraria di Madura melihat reklamasi pantai dan alih fungsi lahan harus dikaitkan dengan persoalan ekonomi politik dimana kekuasaan dan pengusaha saling berjejaring dalam bentuk persekongkolan yang akan menindas rakyat kecil.

“Ada hubungannya dengan perangkat hukum yang dibuat,” jelasnya saat dihubungi jaazaidun.com melalui telepon.

Dia menegaskan persengkolan penguasa dan pengusaha bisa dilihat dari rencana tata ruang wilayah RTRW yang sudah disahkan tahun 2013. Namun sejak tahun 2015 akhir, sudah banyak tanah-tanah rakyat yang lepas sepanjang pesisir yang diborong investor lalu dialihfungsikan sebagai tambak.

Tambak Udang di Desa Romben Barat yang dikelola swasta ini sudah pernah ditutup karena desakan warga setempat. Pemerintah tak bisa berbuat banyak ketika dibuka kembali. Padahal reklamasi juga telah menutup akses masyarakat ke pantai.

Padahal pemerintah melalui perangkat hukum RTRW tersebut memiliki otoritas penuh untuk mencegah. Karena reklamasi memang tidak boleh, apalagi sampai dimiliki swasta. Masyarakat memiliki hak penuh untuk mengakses pantai. Kalau pembiaran tetap dibiarkan, maka sepanjang pesisir di Sumenep dipastikan akan berubah menjadi kawasan pertambakan yang sulit diakses oleh masyarakat.

Menurut Dardiri dibutuhkan gerakan rakyat yang masif untuk menolak investor yang memborong tanah di kepulauan Madura, khususnya di Sumenep. “Kalau tidak ada gerakan rakyat yang betul-betul masif yang bisa menyuarakan kepentingannya sendiri, niscaya selamanya mereka akan terancam dari wilayahnya sendiri,”tegasnya.

Ketika makin kuat hubungan penguasa dan pengusaha baik dalam jangka pendek dan panjang. Selama itu pula, ancaman kepada ruang-ruang publik dan ruang hidup rakyat terus menjadi-jadi.

Sejumlah warga desa Pakandangan Barat, yang tergabung dalam Barisan Pemuda Pemerhati Masyarakat (BPPM), akhirnya melakukan unjuk rasa ke Rumah Dinas (Rumdis) Bupati Sumenep, Kamis, (25/04/2019) setelah beragam cara ditempuh agar tambak di desanya ditutup. (Rul)

Tags

Redaksi Jaazaidun.com

Tim Redaksi jaazaidun.com

Related Articles

Close