DaerahKabar

Pengurus Partai PPP Ini Kecewa, Perusak Bendera Partainya Tak Penuhi Panggilan Bawaslu

Jaazaidun.com, Sumenep. Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kecamatan Sapeken, Sumenep Mohamad Yunus mengaku telah melaporkan beberapa oknum masyarakat dan aparatur desa yang diduga kuat telah merusak dengan sengaja bendera PPP yang dipasang di Desa Sepanjang, pulau Sapeken ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kecamatan agar diteruskan ke Bawaslu Kabupaten agar ditindaklanjuti secara hukum.

Selain melaporkan, dia juga mengaku telah mengantongi bukti, plus saksi-saksi yang sulit dielakkan. Yunus bahkan sudah meminta Panwascam untuk menindak tegas pelaku yang telah melakukan pengrusakan dan penurunan bendera tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Yunus menegaskan jika sebanyak dua bendera PPP yang di rusak oleh oknum tersebut dan 13 bendera diturunkan. Kejadiannya di Dusun Cemara, Desa Sepanjang, Kecamatan Sapeken, sekitar pukul 09.00 Wib pagi, Hari Rabu Tanggal 27 Maret 2019 silam.

“Apa yang dilakukan RF, HD dan HM jelas melanggar UU Nomor 07 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Bawaslu harus memberikan sangsi yang jelas seperti amanah Undang-undang,”jelas Yunus, Selasa, 8 April 2019 di kantor Bawaslu Sumenep saat menghadiri klarifikasi.

Menanggapi laporan tersebut,  Komisioner Bawaslu Sumenep Imam Syafi’ie mengaku juga sudah melakukan pemanggilan terhadap terlapor, pelapor disertai saksi-saksi. Namun sampai saat ini masih terkendala dengan transportasi laut.

“Saksi Insya Allah masih kita agendakan lagi untuk menyesuaikan keberadaan kapal karena memang akses yang sangat sulit dan terlapor meski bagaimanapun kami akan tetap melakukan proses sampai kasuh ini selesai”,ungkap Imam.

Dari laporan tersebut ada indikasi keterlibatan perangkat desa yang melakukan pengrusakan dan penurunan bendera, tetapi sampai saat ini Bawaslu masih belum melihat barang bukti karena masih ada di kantor Panwascam Sapeken.

Imam berjanji masih akan mempelajari kasus tersebut. Seperti sejauh mana keterlibatan aparat desa, apakah ada kaitannya dengan netralitas perangkat desa atau tidak. Karena, berdasarkan hasil laporan perangkat desa itu ada yang menjabat sebagai Kepala Dusun dan  Sekretaris Desa.

“Pihaknya akan mengkroscek apakah terlapor benar-benar perangkat Desa atau tidak,” paparnya.

Selain itu, Imam Syafi’ie mengaku belum ada keterangan resmi dari Panwascam terkait dengan nama yang diduga melakukan penurunan APK. Pembuktian ini yang nantinya akan dijadikan dasar untuk melakukan pengusutan.

Jika terlapor tetap tidak memenuhi panggilan. Hal tersebut masuk dalam kategori in abcentia, terlapor tidak datang bukan berarti akan menggugurkan terhadap proses ini. Yang penting alat bukti masih ada. Karena dalam proses penanganannya, kasus ini bukan pengakuan terhadap para terlapor. “Tapi pembuktian inilah yang kami tindak lanjuti dan kami akan teruskan ke pihak kepolisian,”tukas Imam Syafi’ie. (Irl)

 

Tags

Redaksi Jaazaidun.com

Tim Redaksi jaazaidun.com

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Close