DaerahKabar

Pemdes Romben Barat; Daripada Tanah Menganggur, Lebih Baik Dijual

Berita Daerah Sumenep – Kisruh pembangunan tambak udang di Desa Romben Barat, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep membuat banyak pihak penasaran. Bahkan tak sedikit yang mulai ikut berkomentar miring. Pasalnya tambak tersebut disinyalir tidak berijin alias ilegal. Kalau tidak berijin, lantas bagaimana status tanahnya?

Dihubungi jaazaidun pihak Pemerintah Desa Romben Barat mengakui UD Sari Jaya sebagai pengelola tambak udang tersebut belum mengurus izin di Pemerintah Kabupaten Sumenep. Akan tetapi status tanah tersebut mengikat menurut hukum sudah dimiliki pihak UD Sari Jaya dari pemilik sebelumnya.

Mengamati pembangunan tambak di Desa Romben Barat membuat tim jaazaidun merasa terpanggil untuk memberitakan. Tim jaazaidun berencana mewawancarai Kepala Desa Romben Barat pada Rabu (18/4) kemarin. Dengan alasan sakit, tim jaazaidun diterima pamong desa yang juga menantu Kades, Maulana Malik Asmoro (33 tahun). Dari Maulana inilah kemudian tim jaazidun mendapatkan keterangan bahwa pemdes memang mengakui bahwa pihak UD Sari Jaya sebagai pengelola tambak udang di Desa Romben Barat belum mengurus ijin ke pemerintah kabupaten. Akan tetapi, pihaknya (pemdes) sebenarnya sudah mengetahui perihal pembangunan tersebut.

“Saya tidak tahu pasti sejak kapan Tambak Udang di Desa Romben Barat dibangun. Kalau perijinan lokasi ke Pemda mungkin belum, tapi kalau perijinan domisili usaha untuk proses awal sudah diurus di desa,” ungkap Maulana.

Maulana menambahkan bahwa perpindahan kepemilikan tanah di Desa Romben Barat yang akhirnya dialistatuskan menjadi areal tambak udang tidak terjadi dengan serta merta. Ada proses jual beli antara pengelola tambak dan masyarakat pemilik tanah.

Pemdes beranggapan di Desa Romben Barat banyak tanah tidak dimanfaatkan pemiliknya. Akhirnya daripada menganggung tanah tersebut dijual ke investor dari luar desa.

“Banyak tanah yang tidak dimanfaatkan. Daripada menganggur, lebih baik dijual. Itupun harga jual sangat rendah. Kita (desa) belum maksimal mendampingi jual beli tanah di masyarakat. Masyarakat yang membutuhkan uang mudah menjual tanahnya. Tiba-tiba deal dengan orang lain. Kita tidak bisa maksa mereka. Desa sudah melakukan sosialisasi, tapi kurang respon positif dari masyarakat,” ungkap Maulana.

Tidak hanya pemdes, pemuda desa sebenarnya sudah melakukan pengawalan dan sosialisasi terhadap warga pemilik tanah di sekitar bibir pantai untuk tidak dijual. Akan tetapi respon dari warga kurang positif.

“Mau apalagi, tanah tanah mereka. Jadi sesuka mereka dibeli dengan harga berapapun. Kami tidak bisa melarangnya,” tambah Maulana. [rud.]

Tags

Redaksi Jaazaidun.com

Tim Redaksi jaazaidun.com

Related Articles

Check Also

Close
Close