Daerah

Perda Penyelenggaraan Rumah Kos di Bangkalan Diperketat

Bangkalan –  Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangkalan, telah merampungkan rancangan Peraturan Daerah (Perda) “Penyelenggaraan Rumah Kos”. Perda tersebut dilakukan untuk menertibkan pengelolaan rumah kos yang ada di wilayah Bangkalan.

Seperti dilansir bangkalankab (05/06), Anggota Komisi A DPRD Bangkalan, Muhamad Sahri mengatakan, selain untuk menertibkan pengelolaan rumah kos yang ada di wilayah Bangkalan, juga sebagai antisipasi penyalahgunaan fungsi kos. Dengan aturan itu, pemerintah dapat mengontrol pengelolaan kos tanpa mengabaikan hak penggunanya.

“Dalam raperda ini juga diatur, mulai dari ijin operasionalnya, sampai penghuninya. Sehingga semua dapat dikontrol dan ditertibkan. Apalagi sekarang marak pelaku terorisme,” terang dia, Senin (04/06/2018).

Dikatakan Sahri, perda tersebut akan menjadi acuan hukum bagi daerah untuk menarik retribusi dari pengelola rumah kos. Setiap rumah kos akan didata oleh dan memeroleh ijin dari pemerintah secara periodik. Pemisahan antara kamar perempuan dan penghuni laki laki. “Perijinannya nanti akan ditangani dari dinas perijinan. Setiap rumah diatas sepuluh kamar akan dikenakan retrebusi,” katanya.

Dia menambahkan, raperda penyelenggaraan rumah kos itu tidak lain untuk memperjelas aturan dan kewajiban pengelola. Sehingga setiap pengelola mempunyai tanggung jawab sesuai dengan aturan yang ada. Lebih dari itu, lanjut Sahri, pengelola kos diharapkan bisa lebih peduli dalam melakukan pengawasan terhadap penghuni kosnya. “Bukan setelah  penghuninya bayar kemudia lepas tanggung jawab,” sergahnya.

Hingga saat ini, sambung Sahri, Raperda tentang penyelenggaraan rumah kos itu sudah rampung dan siap untuk diparipurnakan. “Smuanya sudah siap termasuk kajian akademiknya. Nanti tinggak memparipurnakan saja,” ungkapnya.

Sebelumnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu  (DPM-P2TSP) berjanji akan lebih memperketat izin pembangunan rumah kos. Hal itu lantaran tahun lalu petugas Satpol PP sering melakukan razia rumah kos yang terkesan bebas, terutama yang berada di daerah kampus.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu  (DPM-P2TSP) Moh. Hasan Faisol mengungkapkan jika pada awalnya warga memberikan surat pemberitahuan untuk membangun rumah, akan tetapi setelah bangunan tersebut selesai malah menjadi sebuah rumah kos. “Itu yang sering terjadi di lapangan,” ungkapnya.

Maka dari itu, pihaknya akan segera mendesak para pemilik rumah kos agar segera melaporkan data real bahwa telah mendirikan rumah kos. Faisol menambahkan jika rumah yang termasuk salah satu rumah kos harus mempunyai syarat tertentu, yakni memiliki jam tutup di malam hari dan mempunyai penjaga.

Tags

Redaksi Jaazaidun.com

Tim Redaksi jaazaidun.com

Related Articles

Close