Daerah

Hebat! Sejarah Baru Diukir Pemkab Sumenep

Sumenep – Akhirnya, Pemerintah Kabupaten Sumenep meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah (LKP) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2017.

Predikat opini WTP yang diraih Pemerintah Kabupaten Sumenep ini merupakan sejarah baru, mengingat pertama kali dalam LHP atas LKP Kabupaten Sumenep meraih opini WTP, padahal tahun-tahun sebelumnya meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Bupati Sumenep, Dr. KH. A. Busyro Karim, M.Si mengatakan pihaknya berterima kasih kepada BPK yang telah memberikan pembinaan tentang pengelolaan keuangan daerah, sehingga setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) komitmennya semakin kuat guna membangun sinergitas dalam mengelola keuangannya.

“Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengelola administrasi keuangan daerah secara maksimal dan profesional sesuai petunjuk BPK agar mengacu kepada standart pemerintah.” tegas Bupati saat memberikan sambutan mewakili Bupati/Wali Kota di Jawa Timur penerima LHP atas LKP Tahun Anggaran 2017 di Gedung BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Kamis (31/05) seperti dilansir sumenepkab.go.id.

Ia menyatakan, pemerintah daerah terus berusaha memenuhi kebutuhan peningkatan penyelenggaraan pemerintah, administrasi keuangan dan aset, agar raihan predikat opini WTP konsisten di tahun selanjutnya.

Itu dilakukan karena Kabupaten Sumenep secara geografis terdiri dari daratan dan kepulauan, sehingga memiliki kendala tersendiri dalam pengelolaan maupun pelaporan keuangan daerah.

“Meskipun secara geografis terdiri dari daratan dan kepulauan, kami tentu saja memanfaatkan teknologi informasi dalam upaya meningkatkan pengelolaan keuangan secara profesional sesuai aturannya.” tandasnya.

Bupati mengungkapkan, pihaknya untuk mengawasi penggunaan anggaran dana di masing-masing OPD, telah mengefektifkan penilaian internal melalui Inspektorat, supaya masing-masing OPD menjaga dan semakin profesional mengelola keuangannya.

“Manakala ada laporan tentang penggunaan keuangan di OPD yang diduga ada masalah, kami melalui Inspektorat pasti menindaklanjuti semua temuan atau pun laporan yang masuk. Bahkan Inspektorat memberikan penilaian dan tindakan apabila memang ada persoalan dalam pengelolaan keuangan di masing-masing OPD.” pungkasnya.

Tags

Redaksi Jaazaidun.com

Tim Redaksi jaazaidun.com

Related Articles

Check Also

Close
Close