DaerahKabar

Gegara Menyalahi Undang-Undang, Bupati Busyro Karim Didemo Mahasiswa

Jaazaidun.com-Sumenep- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Front Keluarga Mahasiswa Sumenep (FKMS) demo kantor Bupati Sumenep terkait pengangkatan Direksi PT. Sumekar yang dinilai menyalahi aturan dan sarat kepentingan politik. Senin (21/01/2019).

Pasalnya pengangkatan dua Direksi PT. Sumekar telah melanggar Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD pasal 57 poin L. Dimana dalam bunyi pasal tersebut dijelaskan bahwa pengurus partai politik atau calon legislatif tidak boleh menjabat sebagai BUMN/BUMD atau yang digaji oleh Negara.

Menurut Sutrisno Ketua FKMS pihaknya curiga sebab semua Direksi PT. Sumekar dari PKB. Mereka menduga ada barter suara yang dijanjikan dalam Pileg, mengingat Nur Fitriana, istri Bupati, juga menjadi caleg PKB untuk DPRD Provinsi.

“Kan sudah jelas Moh. Syafi’i adalah mantan ketua PAC PKB Arjasa, yang menjabat sebagai Direktur Utama sekarang, sedangkan Ahmad Zainal Arifin Caleg Jawa Timur dari PKB, yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana. Apa ini sudah tidak mengacu kepada kepentingan politik,? atau malah ini nantinya akan berujung terhadap KKN?,” kata Sutrisno selaku ketua FKMS.

Ia mengatakan, dalih bahwa Zainal telah mundur sebagai caleg saat dilantik menjadi Direktur PT Sumekar, dinilai sebagai alasan yang dibuat-buat. Menurutnya, mundurnya seorang caleg tidak hanya berkaitan dengan dirinya sendiri, tetapi juga harus berurusan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Setelah kami cek, ternyata nama Zainal masih tercatat di daftar caleg tetap (DCT) DPRD Jawa Timur dari PKB. Jadi tidak bisa kalau Bupati mengatakan, yang penting esensinya mengundurkan diri. Ini persoalan hukum yang ada aturannya,” tandas Sutrisno.

Mereka meminta agar secepatnya Bupati Busyro mengevaluasi pengangkatan dua Direksi PT Sumekar, Moh Syafi’i dan Ahmad Zainal Arifin. Sebab, kata mereka pengangkatan kedua Direksi tersebut cacat hukum dan sarat kepentingan.

“Kami minta Bupati mengevaluasi kembali pengangkatan kedua Direksi PT Sumekar, karena ini melawan hukum,” imbuh. Sutrisno yang juga mantan aktifis PMII Sumenep

Sementara, Asisten Pemerintahan Setkab Sumenep, Carto menyampaikan, dalam proses seleksi pengangkatan Direksi PT Sumekar diklaim sudah sesuai dengan aturan dan tahapan-tahapan yang tertera dalam Peraturan Bupati (Perbup).

“Substansi dari AD/ART itu, kita sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada. Kemudian kita aplikasikan pada tim Panitia Seleksi (Pansel) melalui pengumuman sampai ke tahap akhir seleksi,” jelas Carto, yang juga Ketua Tim Pansel rekrutmen Direksi PT Sumekar.

Selain itu, kata dia, pihaknya juga menunjuk melalui keputusan Bupati dengan tim seleksi yang independen dari perguruan tinggi di Surabaya.

“Karena, substansi tahapan persyaratan itu, substansinya syarat yang di setor ke kita (Timsel). Kalau ada anggapan persyaratan itu palsu, silahkan adukan saja secara hukum,” ungkapnya. (Id/red)

Tags

Redaksi Jaazaidun.com

Tim Redaksi jaazaidun.com

Related Articles

Close