DaerahKabar

DPRD Sumenep; Raperda UMP Lindungi Buruh Tani

Jaazaidun.com, Sumenep. Beberapa petani di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur menyambut baik jika DPRD Sumenep memiliki inisiatif perihal peraturan tentang Upah Minimum Perdesaan (UMP) yang melindungi para petani. Pasalnya, banyak petani seringkali merasa dirugikan dengan ketidakpastian mulai dari sewa menyewa lahan, hingga upah pembayaran.

Salah seorang petani cabai di Desa Dasuk, Abu Nasyim menyatakan jika UMP sampai diberlakukan, para majikan yang bermodal besar dan memiliki lahan luas, tidak akan berlaku sewenang-sewenang kepada para petani.

“Pasti petani diuntungkan dengan aturan seperti itu, jika aturannya memang ada,”kata Abu Nasyim ditemui jaazaidun.com, Selasa, [8/07/2019].

Ditempat berbeda Surono mengakui jika peraturan yang berlaku antara petani dan majikan, dalam hal ini pemilik lahan bisa beragam macamnya. Tergantung dari pemilik tanah, maupun kondisi desanya masing-masing. Di Desa Ambunten sistem upahan sedikit diberlakukan, lebih banyak-banyak menggunakan sistem bagi hasil.

“Kalau di Ambunten Pertelon, bagiannya lebih banyak pemilik lahan ”kata Surono menegaskan.

Buruh tani di Ambunten sedikit mendapatkan bagian, meski bisa seharian bekerja di ladang. Mulai membersihkan hama, mengawasi burung-burung, membetulkan air yang tersumbat. Tapi mereka tidak mengeluarkan modal, sebab hanya bekerja kepada pemilik lahan.

Komisi IV DPRD Kabupaten Sumenep, santer mewacanakan perlunya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Upah Minimum Perdesaan (UMP). Tujuan Rapeda tersebut, tidak lain agar petani lebih sejahtera, terutama perlindungan bagi para buruh yang ada di desa-desa di Kabupaten Sumenep.  

Dijelaskan oleh Ketua Komisi IV DPRD Sumenep, Moh Subaidi bahwa upah petani banyak yang tidak seragam, bahkan terkesan tidak memihak pada buruh tani. “Upah yang diterima hanya persetujuan antara pekerja dan majikan,”jelasnya.

Politisi dari PPP ini mengakui jika hasil serap aspirasi yang dilakukannya menemukan kesenjangan peraturan, antara buruh proyek dan buruh tani. Kalau buruh proyek memiliki standarisasi Honor Ongkos Kerja (HOK), tapi tidak ada bagi buruh tani. “Kita berharap dengan adanya raperda itu, dapat melakukan perlindungan kepada buruh petani,”ucapnya.

Menurut dia pemerintah memiliki hak mengintervensi yang terjadi di ladang, terutama menyangkut transaksi antara majikan dan buruh tani. Agar pemilik lahan tidak semena-mena menentukan ongkos bagi pekerja. Sebab selama ini, ongkos yang diberikan kepada para buruh tersebut beragam. “Kalau hal itu kita lakukan, para buruh tidak akan merasa dirugikan, malah nyaman saat bekerja,”paparnya.

Raperda upah pedesaan ini menurut Subaidi, dianggap urgen dan mendesak untuk dilakukan pembahasan. Sebab, di sana akan mengatur besaran upah, termasuk juga teknisnya. Sehingga, poin dan pasal per pasal nanti akan bisa dilaksanakan, yang penting tidak ada yang dirugikan. Kami sangat menginginkan untuk memperjuangkan nasib para buruh tani agar tidak semena mena pemilik tanah. “Buruh tani harus menjadi fokus kita, kalau tidak kita siapa yang akan memperjuangkan,”tukasnya.

Dia menambahkan bahwa Raperda UMP tersebut, murni sebagai inisiatif DPRD Sumenep. Akan tetapi praktiknya tidaklah otonom, dan berdiri sendiri. Sebab akan disatukan dengan Perda penanaman modal, yang sejatinya diusulkan oleh komisi II.

Sementara untuk Perda penanaman modal, saat ini sudah masuk tahapan kajian akademik,  termasuk di dalamnya ada UMP. “Kami berharap perda itu nantinya akan memberikan dampak positif bagi masyarakat Sumenep, khususnya petani. Ini yang menjadi cita-cita bersama para legislator di gedung dewan ini,”tandasnya menutup pembicaraan. (red)

Tags

Redaksi Jaazaidun.com

Tim Redaksi jaazaidun.com

Related Articles

Check Also

Close
Close