Songkem

CADAR DAN PELINTIRAN KEBENCIAN

Resonansi jaazaidun.com – Kebijakan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta terkait pendataan dan pembinaan mahasiswi bercadar beberapa pekan lalu menimbulkan polemik di masyarakat. Sebagian pihak menilai kebijakan tersebut mengekang ekspresi kultural keagamaan individu, bahkan tak jarang diidentikkan dengan Islam itu sendiri. Dalam konteks ini, prinsip kebebasan dan otoritas hukum agama menjadi pijakan penilaian dari pihak yang kontra terhadap kebijakan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Di pihak yang lain, kebijakan ini pun tak absen dari dukungan. Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ahmad Ishomuddin sebagaimana dilansir NU Online, menilai bahwa cadar bukanlah tradisi bangsa Indonesia. Aspek kultural menjadi modal perspektif dalam melihat cadar jika dilihat dari pendapat di atas. Beliau juga menegaskan bahwa pimpinan yang berada di lingkungan Kampus merupakan ulil amri seperti Rektor dan Dekan, yang mengharuskan mahasiswa mematuhi segala kebijakannya sesuai dengan ayat Quran yang berbunyi athiullaha wa athiur rasul wa ulil amri minkum.

Terkait dengan tradisi bangsa Indonesia, pihak kampus juga mengatakan hal serupa. Di sini, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ingin menegaskan standing positioning-nya sebagai kampus Islam yang berada di bawah naungan Negara untuk ikut serta dalam melestarikan tradisi agama yang khas Indonesia.
Alasan ini mengandung kebenaran kontekstual, mengingat realitas keagamaan kita belakangan memunculkan rasa khawatir dan cemas. Ekslusivitas paham keagamaan yang mendorong tindakan kekerasan atas nama agama memang fakta yang harus kita terima sebagai sebuah kondisi sosial yang berlangsung dan kerap terjadi tiba-tiba. Ekslusivitas paham keagamaan ini juga menjadi faktor terjadinya ujaran kebencian yang dieksplorasi melalui berita bohong yang mengganggu kesehatan informasi kita.

Sedikit pemahaman penulis, larangan hingga pemberhentian dari kampus seperti yang diberlakukan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap mahasiswi bercadar adalah buah dari hasil siraman pendataan dan pembinaan yang akan dilakukan pihak kampus. Artinya, larangan dan pemberhetian tersebut bukan keputusan yang akan dikeluarkan sesuai prasangka, tetapi melalui proses pendataan dan pembinaan.
Persoalannya adalah proses pendataan dan pembinaan itu ditangkap sebagai upaya pengekangan hingga berujung pada diskriminasi terhadap mahasiswi bercadar. Bahkan seperti yang kita lihat bersama terutama di media sosial, banyak yang mengatakan bahwa UIN Sunan Kalijaga melanggar ‘hukum’ Islam. Tuduhan-tuduhan kampus UIN sebagai kampus anti-Islam inilah yang menurut hemat penulis perlu mendapatkan tanggapan.
Pelintiran Kebencian

Secara definitif, pelintiran kebencian berarti penghinaan dan ketersinggungan yang senagaja diciptakan , dan digunakan sebagai strategi politik yang mengekploitasi identitas kelompok guna memobilisasi pendukung dan menekan lawan. Pengertian yang disampaikan Cherian George dalam bukunya Pelintiran Kebencian, Rekayasa Ketersinggungan Agama dan Ancamannya bagi Demokrasi (PUSAD, 2017) ini secara lebih kasarnya menegaskan bahwa pelintiran kebencian ini dilakukan dengan cara propaganda yang terakumulatif dan sistemik.
Ekpresi kultural dalam hal ini penggunaan cadar oleh perempuan sebenarnya masih diperdebatkan wajib dan tidaknya. Menuduh pendataan dan pembinaan terhadap mahasiswi yang menggunakan cadar sebagai bentuk penghinaan terhadap nilai-nilai Islam juga tidak bisa dibenarkan. Otoritas hukum keagamaan yang digunakan untuk melegitimasi secara parsial inilah yang kian membuat gaduh.

Mengesampingkan kultur masyarakat Indonesia, dengan mengedepankan ‘pembenaran’ terhadap kultur Islam di negara lain semisal, berakibat pada dorongan keseragaman dalam ekspresi kultural kita. Ia melulu menilai bahwa perempuan yang tidak menggunakan cadar akan dianggap telah menyinggung klaim kebenaran keyakinan mereka, apalagi melakukan pembinaan hingga berujung pada pemberhentian dan pelarangan.
Ketika klaim mereka tidak diterima oleh sebagian yang lainnya, dalam hal ini kampus, maka yang kembali dimunculkan adalah manipulasi ketersinggungan. Mereka merasa terdzolimi, lalu kemudian menyublim menjadi kebencian dan provakasi yang disebarkan kepada yang lain. Dan terkadang menjadi lucu, ketika mereka yang teriak anti demokrasi, ternyata juga menggunakan medium demokrasi sebagai jalur menyebarkan manipulasi ketersinggungan tersebut.

Dan bahayanya, jika melihat pendapat George, pelintiran kebencian ini didalangi oleh atau merupakan bagian dari kelompok elit—pemimpin organisasi politik atau agama, atau bahkan pejabat pemerintahan—yang diuntungkan dengan menyamarkan upaya mereka mencari kekuasaan di balik kedok sentimen popular berbasis agama. Ketika para opurtunis ini berhasil, mereka dapat melepaskan kekuatan politik yang jauh lebih mengintimidasi sekaligus menggiurkan daripada kampanye hubungan masyarakat.
Komentar-komentar yang dilayangkan oleh sebagian elit politik kita seperti yang terekam dalam beberapa media, secara diam-diam mencari keuntungan dengan menyalahkan kebijakan pendataan dan pembinaan mahasiswi bercadar dengan dalih otoritas agama. Tetapi di sisi tertentu, tak jarang mereka membandingkan dengan isu-isu sensitif lainnya seperti LGBT.

Salam takzim,
Nur Faizin, MA

Tags

Redaksi Jaazaidun.com

Tim Redaksi jaazaidun.com

Related Articles

Check Also

Close
Close