CoretanOpini

Membangun Budaya Antitesis Korupsi

Oleh: Bernando J. Sujibto

Jaazaidun–Mayoritas masyarakat kita tetap mempunyai harapan bahwa Indonesia akan segera terbebas dari penyakit akut bernama korupsi. Terbukti, banyak perlawanan yang ditunjukkan secara  masif oleh mereka dan  lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang berfokus memerangi praktik korupsi bermunculan, di samping lembaga resmi seperti KPK sendiri. Optimisme itu harus tetap menjadi sumbu bagi kehidupan berbangsa dan bernegara agar negeri tercinta ini semakin berkembang maju .

Namun begitu, tidak sedikit pula masyarakat kita yang afirmatif, menerima dan bahkan permisif terhadap tindak pidana yang disebut extra-ordinary crime ini. Contoh terbaru adalah doa bersama untuk Gubernur Aceh Irwandi Yusuf yang pada hari Selasa (3/07/2018) terkena OTT (operasi tangkap tangan) dari tim KPK. Menurut banyak berita, warga yang menggelar doa bersama itu berharap agar Gubernur Aceh Irwandi Yusuf diberikan kesehatan dan dimudahkan dalam menghadapi cobaan terkait operasi tangkap tangan ( OTT) dan pemeriksaan KPK.

Peristiwa doa bersama di atas harus dijadikan momentum penting dan serius untuk membaca sejauh mana perilaku korupsi dan persepsi masyarakat di sekitarnya. Permbacaan seperti ini sangat penting bagi kita untuk menelusuri secara lebih dalam hal ahwal point of view yang diekspresikan oleh orang-orang sekitar dan, dalam konteks yang luas, dari masyarakat umum di Indonesia.

Apa yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Aceh di atas adalah fenomena relasi antara aktor dan penonton. Relasi keduanya adalah relasi kuasa, hubungan kamuflase yang dikuasai oleh kapital-kapital (sosial, ekonomi, kultural) untuk menundukkan objek dan penonton. Sosiolog Prancis Pierre Bourdieu (1930–2002) sangat baik menjelaskan relasi kuasa yag dikenal dengan teori cultural capital, di mana oktor telah mendikte dan mengkoptase posisi (dan kesadaran) orang lain dalam sosial order. Selain itu, seorang Gubernur sudah pasti mempunyai “kapital-kapital” lain yang semakin menegaskan posisi superiornya dalam masyarakat.

Untuk itu, saya ingin membuka ranah lebih luas untuk menghadirkan relasi antara aktor dan penonton dalam konteks kasus korupsi.

Aktor vs Penonton

Dalam banyak kasus, terpidana korupsi di Indonesia sudah mengalami evolusi dari ekspresi “takut, malu, segan” ke ekspresi “penuh simpati” dan bahkan “bahagia”. Kita kerap kali menyaksikan langsung para tersangka kasus korupsi dengan ekspresi bahagia, penuh senyuman atau pura-pura polos. Sangat sedikit, atau mungkin memang belum ada, para tersangka korupsi menunjukkan wajah sedih, ketakutan dan penyesalan yang mendalam (?). Padahal secara teoritis dan praktik hukumannya, mereka masuk dalam ranag pelaku kejahatan luar biasa, sejajar dengan kasus terorisme dan tragedi terhadap kemanusiaan.

Kenapa aktor bisa bersikap santai dan bahkan merasa tidak bersalah? Jawabannya terletak kepada kita, masyarakat umum, yang menjadi penontonnya. Ketika suatu kasus mendapat apresiasi dan dukungan dari masyarakat luas dalam porsi secuil pun, secara tidak langsung kita sudah mengabsahkan dan menerima kasus tersebut. Menghormati secara personal terhadap pelaku korupsi adalah kewajiban kita sebagai manusia, tetapi terhadap kasusnya tidak boleh ada toleransi sedikit pun. Kita harus menolak sekeras-kerasnya praktik dan tidak korupsi yang telah dilakukannya, seperti juga kita mengutuk tindak terorisme atau mengutuk tindakan pelaku kekerasan seksual kepada anak.

Kasus dan tindakan korupsi menjadi musuh bersama (common enemy) semua rakyat Indonesia. Ia harus menjadi aib dan catat sosial yang jika dilakukan akan mencoreng nama personal, keluarga dan jabatan. Sebagai kejahatan luar biasa, kasus korupsi harus dipandang sebagai citra buruk yang perlu dibangun sebagai narasi bersama di mana semua rakyat Indonesia berdiri melawannya.

Kita menyadari bersama bawa kasus koruopsi di Indonesia sudah sampai ke titik nadir yang menggerogoti sendi-sendiri banguan negara. Uang kita yang semestinya dipakai untuk membangun dan memajukan Indonesia ternyata ditilap oleh para koruptor untuk kepentingan diri, keluarga dan lingkaran terdekat mereka. Harus kita sadari bersama bahwa para koruptor telah menjadi penghambat utama Indonesia bagi kemajuan Indonesia.

Secara prinsipil perlawanan terhadap korupsi sebenarnya terletak pada diri kita. Kita mempunyai kartu truf yang harus dipakai, yaitu penolakan. Dalam tahap paling ekstrim saya mempunyai pertanyaan: kenapa masyarakat kita bisa menolak janazah teroris tetapi dengan bangga menerima koruptor? Meski perbandingan dalam pertanyaan ini tidak bisa setara, memori dan komitmen penolakan terhadap korupsi harus benar-benar menjadi kesadaran bersama. Kita harus membangun budaya antitesi korupsi, di mana korupsi harus dilawan bersama-sama baik secara hukum positif dan lebih-lebih dilawan oleh hukum sosial masyarakat.

Naifnya, masyarakat kita cenderung permisif dan bahkan menunjukkan dukungannya terhadap koruptor dan kasus-kasus yang menjeratnya. Penerimaan sosial (social acceptance) yang ditunjukkan oleh sebagian kita sebenarnya berongkos mahal, yaitu menciptakan kultur permisif terhadap korupsi di masa mendatang. Apa yang kita lihat hari ini tentang pelaku korupsi yang cenderung happy-happy dan tidak menunjukkan dosa sama sekali merupakan produk kultural dari proses sosial yang panjang—terjadi secara masif dari waktu ke waktu khsususnya sejak zaman Orde Baru. Sehingga kasus korupsi dianggap hal biasa karena sudah menyebar di mana-mana.

Bagi saya, orang-orang yang datang ke kediaman gubernur Aceh adalah orang-orang naif. Para tersangka korupsi secara personal harus kita jaga, jangan sampai dibunuh karakternya, tetapi mendoakan secara ramai harus dimaknai perilaku permisif terhadap korupsi. Silakan kita bisa mendoakan secara personal, di ruang-ruang privasi masing-masing, yang diisi oleh keluarga sebagai dukungan moril, tapi tidak perlu dipertontonkan kepada publik. Kalau perlu, mereka harus menangis karena anggotanya keluarganya sudah melakukan kejahatan luar biasa!

Tags

Redaksi Jaazaidun.com

Tim Redaksi jaazaidun.com

Related Articles

Close