Opini

Kaum Mudah dan Kepemimpinan Horizontal

Oleh : Ahmad Riyadi*

Story Highlights

  • kepemimpinan 2019 mendatang adalah momentum bagi pemuda untuk melakukan perubahan. Perubahan seperti yang disinggung di awal adalah, gagasan atau visi yang menjadi modal kepemimpinannya adalah hasil dari perasan kebutuhan dan keresahan masyarakat di daerah-daerah

Melalui peristiwa Muktamar XXVI Nahdlatul Ulama di Semarang pada tahun 1979, Mituso Nakamura menulis tentang kepemimpinan  di tubuh organisasi Nahdlatul Ulama. Tulisan Nakamura menjadi point berharga dalam melihat corak kepemimpinan organisasi terbesar di Indonesia ini. Tidak hanya penting dalam dunia penelitian atau akademik dan internal Nahdlatul Ulama, tetapi juga bisa menjadi referensi model kepemimpinan bagi siapapun mereka yang terafiliasi secara struktur dan kultul dengan Nahdlatul Ulama saat menjabat di posisi strategis tertentu.

Nakamura menemukan corak kepemimpinan Nahdlatul Ulama tidak terbangun secara vertikal, melainkan horizontal. Pimpinan Nahdlatul Ulama dalam konteks ini, pandai memanfaatkan pengaruh besar ulama di tingkat daerah baik lokal maupun propinsial apabila ingin bertahan dalam kepemimpinan mereka. Salah satu pimpinan yang demikian adalah pernah dilakukan oleh KH. Idham Chalid. KH. Idham Chalid tak segan meminta maaf—kendati KH. Idham Chalid merupakan pimpinan nasional dan seorang ulama—kepada para ulama-ulama daerah yang dengan keras melakukan kritik terhadap periode kepemimpinannya.

Ilustrasi di atas bisa dilihat dari judul esay NU dan Islam di Indonesia Dewasa Ini oleh KH. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Meskipun demikian, Gus Dur tidak menjadikan tulisan Nakamura ini sebagai kontruksi kepemimpinan yang mutlak terjadi di tubuh NU, karena juga terdapat pimpinan NU yang merealisasikan kepemimpinannya secara vertikal. Tetapi ini tidak sedikit mengurangi pandangan penulis, bahwa hierarki kepemimpinan secara horizontallah, seperti yang dicontohkan oleh KH. Idham Chalid di periode kepemimpinannya di NU adalah model kepemimpinan yang kontekstual di era sekarang.

Semangat Reformasi

Dari segi perkembangan politik Indonesia pasca 1998 sampai sekarang, jarang terealisasi model kepemimpinan yang bersifat horizontal. Salah satu contohnya adalah keputusan-keputusan partai politik dalam pendelegasian kader terbaiknya menjadi calon pemimpin daerah. Padahal di titik tertentu, calon-calon pemimpin daerah yang didelegasikan tidak atau bukan berasal dari daerah yang menjadi tempat pencalonannya.

Barangkali mekanisme pengambilan keputusan terkait pendelegasian tersebut menjadi satu peraturan partai yang telah disepakati oleh seluruh anggota partai. Artinya, suatu partai politik tidak ingin memberikan peluang adanya intervensi dari luar dan pihak manapun. Kendati keputusan pendelegasian berasal dari pengurus pusat partai politik, bukan berarti visi dan misi yang dibawanya juga berasal dari dinamikan yang berkembang di pusat.

Visi dan misi calon pemimpin—baik di wilayah legislatif maupun eksekutif—perlu dan mungkin harus berasal dari daerah-daerah yang menjadi tempat pencalonannya. Semangat ini tidak bisa dilepaskan dari situasi politik dan kontruksi demokrasi yang mulai bergeser dari kepemimpinan vertikal menjadi horizontal.

Tenggelamnya kapal Orde Baru pada 1998 menjadi alarm menguatnya desentralisasi, atau kita sering juga menyebutnya sebagai otonomi daerah. Saat itu semangat perubahan dan pembangunan melalui daerah berkembang pesat dan menjadi wacana yang sulit tertandingi. Gagasan-gagasan kepemimpinan daerah lah yang rasanya kurang terintegrasi dengan semangat reformasi ini.

Siapa Berani?

Pertanyaannya siapa yang lihai mengais gagasan-gagasan di daerah dan berani menjadikannya sebagai visi kepemimpinannya dalam momentum 2019 mendatang? Mahfum kita pahami bahwa 2019 menjadi arena pertrungan politik yang digelar serentak dan membutuhkan gagasan-gagasan cemerlang serta sikap yang berani, baik di level eksekutif maupun legislatif.

Sastrawan penulis novel tetralogi Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca, Pramoedya Ananta Toer mengatakan bahwa sejarah Indonesia adalah sejarah kaum muda. Pandangan ini memberikan kerangka berpikir yang menjelaskan bahwa kaum muda tidak hanya menjadi bagian dari rimbunan warga Indonesia, tetapi juga pelatuk dari sebuah wasiat perubahan.

Kesimpulan subyektif yang dapat diambil penulis dari penjelasan di atas adalah, kepemimpinan 2019 mendatang adalah momentum bagi pemuda untuk melakukan perubahan. Perubahan seperti yang disinggung di awal adalah, gagasan atau visi yang menjadi modal kepemimpinannya adalah hasil dari perasan kebutuhan dan keresahan masyarakat di daerah-daerah. Dengan demikian, kepemimpinan horizontal akan terwujud, suatu perhargaan terhadap dinamika daerah yang complicated  dan mampu diterjemahkan dalam visi kepemimpinannya.

*Ahmad Riyadi, Alumni Sosiologi UIN Sunan Kalijaga dan Peneliti di Yayasan Tirai Indonesa

Tags

Related Articles

Check Also

Close
Close